Kutai Timur – Akselerasi peningkatan progam Keluarga Berencana (KB) melalui Sumber Saya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di gelar.
Kegiatan tersebut di ikuti kurang lebih 82 peserta yang terdiri dari pelaksanaan penyuluh KB dan bidan yang ada di tiap-tiap desa dan fasilitas kesehatan (faskes).
Kepala Bidang Keluarga Berencana BKKBN Kutim, Mustika menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola KB yang di faskes serta meningkatkan pengetahuan penyuluh lapangan.
“Penyuluh kami yang berjumlah 45 orang se-Kabupaten Kutim, tim yang ada ini merupakan perpanjangan tangan kami menjalankan program pemerintah yang ada di lapangan,” ucapnya.
Serta didampingi tenaga bidan di tiap-tiap fasilitas kesehatan untuk mencapai target dan meningkatkan pelayanan KB, maka perlu bersinergi antara mitra kerja.
Diantaranya, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kutim dan Kodim 0909/KTM yang terus bergandengan tangan untuk mencapai target yang telah di tetapkan oleh pusat.
“Serta kader selalu bekerjasama dalam meningkatkan kinerja untuk membangun Kutim. Kegiatan ini dilakukan dilakukan tiga hari, mulai tanggal 14-17 November 2022,” terangnya.
Ia berharap, agenda ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh peserta pelatihan, khususnya tim penyuluh KB dan bidan.
Sementara itu, Sekertaris BKKBN Provinsi Kaltim, Alhafid Hidayat menyampaikan dengan SDM yang kompeten maka dapat di yakini indikator dari kinerja utama akan lebih mudah di capai.
“Tadi sembari menunggu, ada beberapa wilayah yang capaiannya cukup bagus, namun ada beberapa wilayah yang memang perlu untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Sehingga dengan adanya kegiatan ini, tiap tim penyuluh di masing-masing desa dapat saling sharing. Terkait dengan indikator utama kinerja BKKBN maka pihaknya berharap kepada para bidan dapat meningkatkan kegiatan pelayanan yang ada di lapangan.
Dirinya berharap KB pasca persalinan dapat ditingkatkan kemudian baik tim penyuluh KB maupun bidan dapat mengadakan kegiatan momentum dengan PKK dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
“Yang tidak kalah penting, karena pelayanan diperoleh paling banyak dari pelayanan statis, kami mohon setiap pelayanan yang telah dilakukan itu, untuk dapat dilaporkan,” ungkapnya.
Hidayat meyakini bahwa, pelayanan-pelayanan di tingkat lini lapangan sudah cukup banyak, namun karena pelaporannya yang harus menyebutkan nama, nik, alamat secara detil yang itu diimput mulai dari pendapatan mandiri, maka menyebabkan beberapa kebiasaan selama ini belum berubah.
Ini membutuhkan penyesuaian, karena tahun 2022 ini merupakan tahun pertama BKKBN melaksanakan pencatatan pelaporan “New Siga” yang nanti di hari tanggal 17 tim pelaksana Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan bidan akan dibekali bersama bagaimana kemudian melaksanakan pencatatan pelaporan dengan baik.
“Berkenaan dengan Perpres 72 tahun 2021 lalu, dimana BKKBN ditingkatkan pusat ditunjuk sebagai ketua pelaksana harian, terkait dengan percepatan stunting, maka kami juga mengimbau bagaimana kita bisa bersama-sama menurunkan angka stunting di tahun 2024 menjadi 14 persen,” jelasnya. (Nur)
